Langgur, Lintas-Timur.co.id - Wakil Bupati Maluku Tenggara, Charles Viali Rahantoknam, mewakili Bupati Maluku Tenggara Muhamad Thaher Hanubun, menghadiri kegiatan rutin “Kopi Pagi” yang digelar oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Maluku Tenggara.
Pertemuan berlangsung di ruang pertemuan kantor KPPN Maluku Tenggara, Selasa (12/5/2026), dan dihadiri oleh para pemangku kepentingan, pimpinan instansi vertikal, serta kepala perangkat daerah terkait di lingkungan Kabupaten Maluku Tenggara.
Kegiatan ini menjadi wadah strategis untuk berkoordinasi, mengevaluasi kinerja, serta menyamakan persepsi guna memastikan seluruh program pembangunan dan pelayanan publik berjalan efektif dan tepat sasaran.
Dalam pemaparannya, Charlos Viali menyampaikan bahwa selama ini, pola komunikasi dan pendekatan yang dibangun pemerintah daerah lebih banyak dilakukan melalui pertemuan informal, seperti duduk santai dan berdialog langsung.
Menurutnya, cara seperti ini sangat efektif untuk menggali berbagai persoalan secara mendalam sekaligus mencari solusi terbaik.
Ia pun berharap ke depannya pihak KPPN dapat lebih sering dilibatkan dalam forum-forum diskusi serupa agar sinergi antarinstansi semakin erat dan satu frekuensi.
“Melalui pertemuan akrab seperti ini, kita bisa membahas banyak hal secara terbuka. Selama ini pendekatan seperti ini sering diterapkan, namun KPPN belum terlalu banyak terlibat.
Ke depannya kami harap KPPN dapat lebih sering hadir, sehingga kita bersama-sama memahami dan menyelesaikan persoalan di daerah ini,” ujar Charlos Viali.
Ia juga menyoroti kinerja penyerapan anggaran, khususnya di lingkungan TNI dan Polri yang saat ini masih tergolong rendah dan berada di urutan kedua terbawah.
Namun hal itu, diakuinya, memiliki alasan yang dapat dimengerti, mengingat hampir separuh dari total pagu anggaran memang dialokasikan khusus untuk pembayaran gaji dan tunjangan pegawai, sehingga pergerakan belanja langsung memang tidak secepat sektor lainnya.
Tantangan lain yang disampaikan adalah dampak kenaikan harga barang dan jasa yang sangat mempengaruhi pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik.
Kondisi ini menyebabkan banyak kegiatan pembangunan terhambat, karena saat anggaran sudah disiapkan, harga pasar justru meningkat tajam.
Akibatnya, pemerintah daerah terpaksa harus menyesuaikan volume pekerjaan agar tetap sesuai dengan pagu anggaran yang ada.
“Kenaikan harga sangat terasa dampaknya, contoh nyata ada pada pembangunan jalan dan fasilitas air bersih - dua sektor yang sangat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Jika kita kurangi volume, masyarakat kecewa; jika dipertahankan volume, kontraktor akan dirugikan.
Saat ini kami sedang berhitung matang-matang agar solusi yang diambil tetap adil dan bermanfaat bagi semua pihak,” jelasnya.
Sebagai gambaran, ia menyebutkan rencana penyediaan air bersih di salah satu kampung yang awalnya menargetkan 50 Sambungan Rumah.
Akibat lonjakan harga material, kemampuan anggaran berkurang, sehingga ada risiko tidak seluruh warga mendapatkan layanan sesuai rencana awal.
Persoalan inilah yang membuat pelaksanaan DAK Fisik berjalan lebih lambat dari jadwal yang ditetapkan.
Menutup pemaparannya, Charlos memohon dukungan, doa, dan penguatan dari seluruh pimpinan instansi yang hadir.
Ia berharap setiap kendala, temuan, atau masukan konstruktif - termasuk dari BPK - dapat disampaikan sejak awal, sehingga mitigasi masalah dapat dilakukan segera dan tidak berlarut-larut menjadi masalah besar.(**)