Langgur, Lintas-Timur.co.id - Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa secara langsung bertemu dengan warga pengungsi korban konflik dari Desa Danar Ternate di lokasi pengungsian Ohoi Mar pada Minggu (29/3/2026).
Dalam kunjungannya, Gubernur di dampingi oleh Bupati Maluku Tenggara beserta perwakilan Forkopimda Provinsi dan Kabupaten Maluku Tenggara.
Sebelum bertemu pengungsi, Gubernur Lewerissa juga mengunjungi rumah korban yang meninggal dunia akibat konflik untuk menyampaikan bela sungkawa dari pemerintah dan memberikan santunan kepada keluarga yang ditinggalkan.
Ia juga melihat langsung kondisi korban luka-luka yang menderita cedera akibat serangan panah dan lemparan batu.
"Kedatangan kami di sini adalah bukti bahwa pemerintah tidak abai terhadap apa yang terjadi di tengah masyarakat," ucap Gubernur Lewerissa dalam keterangan pada awak media.
"Kita tidak bisa mengembalikan waktu sebelum konflik terjadi, namun kita harus bersatu untuk segera menangani dan menyelesaikan masalah ini."
Gubernur menegaskan bahwa proses penegakan hukum akan dilaksanakan secara tegas, terukur, dan tepat sasaran.
Tujuannya adalah untuk memulihkan rasa keadilan bagi seluruh pihak yang terkena dampak serta memberikan kepastian terkait pemulihan keamanan dan ketertiban di Desa Danar Ternate.
"Bupati juga telah melakukan komunikasi langsung dengan warga, dan dari pemerintah provinsi kami telah menyiapkan bantuan yang akan disalurkan melalui Dinas Sosial Provinsi Maluku," jelasnya.
Bantuan tersebut akan diberikan kepada pemerintah kabupaten untuk didistribusikan secara langsung kepada para pengungsi.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Lewerissa menghimbau seluruh masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi atau terhasut oleh informasi yang tidak jelas.
"Percayakan proses hukum kepada pemerintah dan aparatur penegak hukum dan kami benar-benar hadir di tengah masyarakat dan tidak akan mengabaikan masalah yang terjadi," pungkasnya.
Perwakilan Forkopimda yang turut hadir antara lain Kasdam yang mewakili Panglima, Wakapolda yang mewakili Kapolda, serta Gabinda Provinsi Maluku serta stacholder lainya.(**)