AMBON, LINTAS-TIMUR.CO.ID — Meski Pemilihan Gubernur Maluku baru akan digelar pada 2031, bursa calon pemimpin daerah mulai bergairah. Diskusi dan wacana menjelang kontestasi politik lima tahunan itu kini kian hangat diperbincangkan, tak terkecuali di ruang-ruang percakapan masyarakat hingga warung kopi di Kota Ambon.
Salah satu nama yang kian menguat diperbincangkan adalah potensi duet antara Mayjen TNI (Purn.) Arnold Paplapna Ritiauw dan Bupati Maluku Tenggara Muhamad Thaher Hanubun.
Kombinasi latar belakang purnawirawan TNI dan tokoh birokrasi daerah ini dinilai sebagai pasangan yang mempertimbangkan keseimbangan geopolitik di seluruh penjuru Maluku.
Muhamad Thaher Hanubun tampil dengan modal politik yang kokoh — menjabat Bupati Maluku Tenggara selama dua periode serta pernah menjadi anggota DPRD Provinsi Maluku. Ia memiliki akar sosial dan basis dukungan yang kuat di wilayah Kepulauan Tenggara Maluku.
Sementara itu, Arnold Ritiauw, mantan Danrem 151/Binaiya yang berasal dari Kabupaten Teon Nila Serua (TNS), kini mengemban tugas di jajaran birokrasi pusat. Perwira tinggi bintang dua ini diproyeksikan mampu menjangkau dukungan di wilayah Seram, Maluku Barat Daya, hingga Kota Ambon.
Pemerhati politik daerah, Iksan, menilai perpaduan unsur militer dan sipil ini sangat relevan dengan karakteristik Maluku sebagai provinsi kepulauan.
"Sinergi rekam jejak birokrasi daerah dan jejaring strategis di pusat menjadi modal kuat untuk mendorong agenda pembangunan infrastruktur serta menjaga stabilitas kawasan," ujar Iksan, Sabtu (19/9/2026).
Ia menambahkan, kepemimpinan bergaya militer membawa disiplin dan pola pikir transformasional, sementara unsur sipil melengkapi melalui kematangan diplomasi politik, tata kelola pemerintahan, serta kedekatan yang telah terjalin erat dengan masyarakat.
Meski demikian, langkah pasangan ini menuju Pilgub 2031 belum sepenuhnya mulus. Sejumlah tantangan masih terbentang: dinamika regenerasi kepemimpinan, proses rekomendasi dari partai-partai pengusung, hingga ketepatan pemetaan keseimbangan antarwilayah kepulauan menjadi penentu utama perjalanan politik mereka ke depan.(**)
