Langgur, Lintas-Timur.co.id - Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara, Rasyid, mengerahkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk memperkuat pembinaan dan pengawasan peredaran obat serta makanan.
Langkah ini membawa hasil nyata: skor keamanan pangan daerah melonjak signifikan dari sebelumnya hanya 18,9 persen naik menjadi 57,32 persen pada tahun 2026.
Pernyataan itu disampaikan Rasyid saat memimpin rapat Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan (TKP POM) yang berlangsung di Ruang Rapat Kantor Bupati Maluku Tenggara, Rabu (8/7/2026).
Menurut Rasyid, pembentukan TKP POM bertujuan menyatukan langkah lintas sektor agar pengawasan berjalan lebih terstruktur.
Tim ini memiliki tugas utama mengawasi peredaran obat dan makanan yang beredar di masyarakat, menyusun pedoman teknis pelaksanaan, mendukung program pangan aman, serta mempermudah proses perizinan edar bagi pelaku usaha mikro dan kecil di daerah.
“Tim ini menjadi tulang punggung untuk melindungi masyarakat dari risiko mengonsumsi obat dan makanan ilegal atau berbahaya.
Selain itu, kami juga memberikan pembinaan kepada pelaku usaha agar produk mereka memenuhi standar keamanan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen sekaligus mengembangkan usahanya,” tegasnya.
Ia menegaskan bahwa pangan yang aman adalah hak dasar setiap warga negara. Upaya mewujudkannya bukan tugas satu pihak saja, melainkan butuh sinergi seluruh pemangku kepentingan. Hal ini juga merupakan bentuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan.
Badan POM juga mendorong pemerintah daerah menggunakan alat penilaian mandiri untuk memantau perkembangan capaian ini.
Rasyid menyampaikan data resmi dari Balai POM Ambon yang dirilis pada 3 Juli 2026. Sebelumnya, Maluku Tenggara tercatat berada di posisi terbawah dengan nilai capaian hanya 18,9 persen.
Namun berkat kerja keras dan koordinasi yang dibangun, angka tersebut berhasil melonjak tajam menjadi 57,32 persen.
Meski menunjukkan kemajuan pesat, Rasyid mengingatkan bahwa perjalanan belum selesai.
Proses penginputan data dan pemenuhan seluruh indikator penilaian masih berlangsung hingga akhir Juli 2026. Oleh karena itu, seluruh OPD diminta tetap bekerja cepat dan akurat.
“Kami harap semua OPD memberikan dukungan penuh. Data yang lengkap dan benar akan menjadi dasar penyusunan kebijakan serta strategi jangka panjang agar program pangan aman di Maluku Tenggara dapat berjalan terus dan berkelanjutan,” pungkasnya.
Dengan penguatan sistem koordinasi ini, Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara menargetkan terciptanya pengawasan yang lebih efektif, mutu pangan yang terjamin, serta pada akhirnya turut meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di wilayah kepulauan ini.(**)