Lombok, Langgur, Lintas-Timur.co.id - Bupati Kabupaten Maluku Tenggara, Muhamad Thaher Hanubun, turut hadir dan menjadi bagian dari forum strategis tingkat nasional yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Lombok, Nusa Tenggara Barat, pada Selasa (19/5/2026).
Kehadiran kepala daerah nomor satu di Bumi Larvun Tabal ini merupakan respons langsung atas undangan resmi pemerintah pusat guna membahas berbagai isu krusial yang menyangkut tata kelola pemerintahan, stabilitas politik, hingga keamanan di wilayah Indonesia bagian timur.
Pertemuan penting ini dilaksanakan di Merumatta Senggigi Hotel, Lombok Barat, mulai pukul 10.00 WITA, dan dihadiri langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) serta Menteri Dalam Negeri.
Berdasarkan surat undangan yang bernomor 500.2.3/4409/SJ, agenda ini secara khusus mengumpulkan para pemimpin daerah dari empat provinsi utama di wilayah timur dan selatan Indonesia, meliputi Provinsi Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat.
Dalam forum tersebut, pembahasan utama difokuskan pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta evaluasi mendalam terkait dinamika politik yang berkembang di daerah.
Selain itu, isu keamanan wilayah kepulauan yang menjadi karakteristik utama dari keempat provinsi peserta juga menjadi topik sentral yang dibahas secara bersama-sama.
Pemerintah pusat memberikan arahan sekaligus membuka ruang dialog bagi para kepala daerah untuk menyampaikan aspirasi, tantangan, serta potensi yang ada di masing-masing wilayah.
Bagi Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara, keikutsertaan Muhamad Thaher Hanubun dalam pertemuan ini memiliki makna yang sangat strategis.
Sebagai daerah yang memiliki posisi geografis sangat penting di perbatasan dan memiliki kekayaan alam serta potensi pariwisata yang luar biasa, Maluku Tenggara kerap menjadi perhatian khusus dalam kebijakan pembangunan nasional.
Kehadiran Bupati diharapkan dapat memperkuat posisi daerah dalam kerangka kebijakan nasional, sekaligus memastikan bahwa kebutuhan-kebutuhan khusus daerah kepulauan mendapatkan perhatian dan prioritas yang setara dengan daerah lainnya di Indonesia.
Tidak hanya dihadiri oleh para kepala daerah, forum ini juga diikuti oleh jajaran pimpinan tinggi pemerintah daerah, pimpinan DPRD, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) lengkap yang mencakup Gubernur, Kapolda, Kepala Kejaksaan Tinggi, Pangdam, hingga Kabinda dari masing-masing provinsi.
Hal ini menunjukkan betapa seriusnya pemerintah pusat dalam menjaga konsolidasi dan sinergitas antarlembaga demi terciptanya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif.
Pertemuan ini diproyeksikan menjadi tonggak penting dalam memperkuat koordinasi lintas daerah.
Mengingat tantangan pembangunan di kawasan timur Indonesia memiliki karakteristik yang unik dan beragam, pemerintah pusat menekankan pentingnya kerja sama antarwilayah untuk saling mengisi kekurangan dan memaksimalkan potensi yang dimiliki.
Dengan adanya pertemuan ini, diharapkan setiap kebijakan yang diterapkan di daerah nantinya akan lebih selaras, terukur, dan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat, khususnya dalam menjaga kedaulatan dan kesejahteraan di wilayah kepulauan Indonesia.(**)