Langgur, Lintas-Timur.co.id – Capaian Indeks Standar Pelayanan Minimal (SPM) sektor pendidikan di Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) masih belum mencapai target yang diharapkan. Tahun 2025, angka capaian hanya mencapai 57,89 persen dan masuk dalam kategori belum tuntas.
Hal ini disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Dinas Pendidikan Dasar dan Menengah Malra, Bin Raudah Arif Hanoeboen, usai menghadiri forum organisasi perangkat daerah di Hotel Safira Langgur, Selasa (10/03/2026). Menurutnya, sektor pendidikan memiliki 15 indikator SPM yang menjadi standar pelayanan dasar yang harus dicapai.
"Kita memiliki 15 poin SPM sebagai acuan standar pelayanan. Namun capaian tahun lalu masih belum tuntas dengan angka 57,89 persen," ujar Bin Raudah.
Dirinya menjelaskan bahwa rendahnya capaian SPM pendidikan dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, antara lain kondisi geografis wilayah kepulauan yang menyulitkan akses, keterbatasan infrastruktur, serta distribusi tenaga pendidik yang belum merata.
Beberapa indikator kunci seperti pemenuhan layanan bagi anak usia sekolah, ketersediaan guru, dan kelengkapan sarana prasarana pendidikan masih menghadapi berbagai kendala.
Meskipun demikian, Plt Kadisdik tersebut tetap optimistis akan terjadi perubahan yang lebih signifikan pada tahun 2026. "SPM menjadi indikator penting untuk mengukur kinerja pemerintah daerah, sehingga ini menjadi tugas besar bagi kita untuk memaksimalkan semua program yang ada," tambahnya.
Pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan capaian tersebut. Langkah yang diambil meliputi penguatan koordinasi antar perangkat daerah, perbaikan sistem pendataan pendidikan, serta peningkatan kualitas pelayanan di tingkat sekolah.
Selain itu, juga dilakukan optimalisasi program pembangunan pendidikan yang fokus pada akses dan mutu.
Beberapa langkah konkrit yang tengah dijalankan adalah perbaikan fasilitas sekolah di wilayah terpencil, peningkatan kompetensi guru melalui berbagai pelatihan, serta penyediaan layanan pendidikan yang lebih merata bagi seluruh anak di Malra.
Pemerintah daerah menegaskan bahwa pencapaian SPM pendidikan tidak bisa menjadi tanggung jawab pemerintah semata. Diperlukan dukungan sinergis dari berbagai pihak, termasuk masyarakat, lembaga pendidikan, dan seluruh pemangku kepentingan terkait.
Dengan evaluasi mendalam terhadap capaian indeks SPM saat ini, pemerintah berharap dapat menyusun langkah strategis yang lebih terarah.
Tujuan akhirnya adalah memastikan setiap anak di Maluku Tenggara mendapatkan haknya untuk memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas sesuai standar yang ditetapkan.(**)