Langgur, Lintas-Timur.co.id - Forkompida Kabupaten Maluku Tenggara mengikuti undangan resmi dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tahun 2026. Acara yang berlangsung di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Senin (2/2/2026) dihadiri oleh sejumlah pemimpin daerah dari seluruh Indonesia.
Dalam kesempatan tersebut, unsur Forkompida Maluku Tenggara yang turut hadir meliputi Bupati Muhamad Thaher Hanubun, Wakil Bupati Carlos Viali Rahantoknam, serta Ketua DPRD Stepanus Layanan. Kehadiran mereka diwakili sebagai bagian dari delegasi daerah yang bertujuan untuk menyelaraskan langkah pembangunan dengan arahan pusat.
(Foto: Istimewa - Bupati Maluku Tenggara Muhamad Thaher Hanubun beserta Ketua DPRD Stepanus Layanan saat menghadiri Rakornas di Bogor)
Rakornas yang dibuka langsung oleh Presiden Prabowo Subianto ini menghadirkan sekitar 4.487 peserta dari berbagai unsur pemerintah pusat dan seluruh daerah di Indonesia. Acara menjadi wadah penting untuk memperkuat sinergi antara kedua tingkat pemerintahan dalam menjalankan program prioritas nasional yang mengarah pada pencapaian visi Indonesia Emas 2045.
Selain itu, rakornas juga berfungsi sebagai forum strategis untuk menyelaraskan kebijakan dan percepatan pelaksanaan program pembangunan. Salah satu poin penting yang dibahas adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dengan tema "Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045".
Pada kesempatan tersebut, Bupati Muhamad Thaher Hanubun dan Wakil Bupati Carlos Viali Rahantoknam juga terlihat berinteraksi dengan pemimpin daerah lain, salah satunya Wakil Walikota Tual, dalam suasana yang akrab dan kondusif.
(Foto: Humas Pemkot Tual - Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara bersama Wakil Walikota Tual pada acara Rakornas)
Kehadiran delegasi Maluku Tenggara di rakornas ini diharapkan dapat membawa manfaat nyata bagi kemajuan daerah, terutama dalam hal akses informasi terkait kebijakan baru serta kerja sama dengan pemerintah pusat dan daerah lain untuk mendorong pembangunan yang lebih optimal.(**)