Langgur, Lintas-Timur.co.id - Sikap penolakan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) terhadap wacana pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) semakin menguat. Kali ini, penolakan tegas disampaikan oleh Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Maluku Tenggara yang juga menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tenggara, Stepanus Layanan.
Dalam sambungan telepon seluler pada Jumat (9/1/2026), Stepanus menegaskan bahwa wacana Pilkada melalui jalur DPRD sama saja dengan menghapus kembali kedaulatan yang seharusnya berada di tangan rakyat Indonesia.
“Ini ibarat makanan yang sudah diletakkan di atas meja kemudian diambil kembali dari rakyat. Kedaulatan yang telah diperjuangkan dan diberikan kepada rakyat justru akan direbutkan melalui mekanisme yang tidak demokratis,” jelas Stepanus.
Menurutnya, jika proses pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota dilakukan oleh DPRD, maka kekuasaan penentu kepemimpinan akan berada di tangan para Ketua Umum partai politik. Konsekuensinya, calon kepala daerah tidak perlu lagi mendekati masyarakat atau mendengar aspirasi rakyat.
“Calon kepala daerah tidak akan fokus untuk turun ke tengah masyarakat, melainkan akan lebih banyak berusaha mendekati Ketua Umum parpol. Yang menjadi prioritas bukan hubungan dengan rakyat, melainkan kedekatan dengan pimpinan parpol yang memiliki kekuasaan menentukan pilihan di DPRD,” tegasnya.
Stepanus menambahkan bahwa kekhawatiran utama PDI Perjuangan adalah jika wacana tersebut terlaksana, maka pemimpin daerah tidak akan lagi merasa perlu untuk bertanggung jawab kepada rakyat atau bersentuhan langsung dengan mereka.
“Jika sistem seperti ini diterapkan, calon kepala daerah tidak akan takut kepada rakyat melainkan hanya takut kepada Ketua Umum partai politiknya. Anggota DPRD yang akan memilih cenderung menunggu perintah dari pimpinan parpol masing-masing, bukan berdasarkan aspirasi yang diterima dari masyarakat yang mereka wakili,” ucapnya.
Saat ini sedang mengikuti Rakernas I PDI Perjuangan Tahun 2026 di Jakarta, Stepanus menegaskan bahwa partainya konsisten mengusung prinsip Pilkada yang dilakukan melalui pemilihan langsung oleh rakyat. Alasan mengenai anggaran yang besar sebagai dasar untuk mengubah mekanisme Pilkada dinilai hanya sebagai alasan politis belaka.
“Pilkada secara langsung telah berhasil dilaksanakan selama masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan sebelumnya juga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Mengapa di masa kepemimpinan saat ini justru hak rakyat yang paling dasar, yaitu memilih langsung pemimpinnya, hendak dicabut?” tandas politisi yang juga sedang menempuh Program Pascasarjana Administrasi Publik di Universitas Pattimura tersebut.(**)