Langgur, Lintas-Timur.co.id – Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara, Raudah Arief Hanubun, turun langsung melakukan monitoring pekerjaan fisik dan kesiapan program pendidikan pada Selasa, 18 November 2025. Monitoring ini menjadi agenda strategis untuk memastikan pembangunan sektor pendidikan berjalan tepat sasaran serta menjadi pijakan penetapan program Tahun Anggaran 2026.
Didampingi para pejabat struktural dan tim teknis Dinas Pendidikan, Raudah meninjau progres pekerjaan fisik yang bersumber dari DAU Tahun 2025, termasuk Program Revitalisasi Satuan Pendidikan dan Digitalisasi Pembelajaran. Selain memeriksa kualitas pekerjaan, tim juga melakukan verifikasi faktual terhadap kondisi sarana dan prasarana sekolah sebagai dasar penetapan calon penerima program tahun berikutnya.
Dalam kegiatan monitoring, tim mengunjungi 16 satuan pendidikan yang tersebar di beberapa wilayah, antara lain:
1. SD Inpres Watdek
2. SD Inpres Ohoijang
3. SD Inpres Vatwahan
4. Gedung CAT
5. SD Negeri Ohoiluk
6. SD Negeri Ngursit
7. SD Negeri Ohoibadar
8. SMP Kristen Ohoira
9. SD Naskat Somlain
10. SMP Negeri 5 Danar
11. SD Naskat Lumefar
12. SMP Negeri 2 Kei Kecil
13. SD Negeri 1 Mastur
14. SMP Naskat St. Andreas Rumaat
15. SMP Negeri 8 Kei Kecil
16. SMP Negeri 14 Kei Kecil
Kepada media, Raudah menegaskan bahwa kegiatan monitoring bukan sekadar kewajiban administrasi, namun merupakan instrumen penting untuk memastikan kualitas pembangunan pendidikan di Maluku Tenggara tetap terjaga.
“Kami ingin memastikan seluruh program pendidikan berjalan tepat waktu, tepat mutu, dan sesuai dengan perencanaan. Dengan turun langsung, kami dapat melihat hasil pekerjaan secara nyata dan memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan sekolah dan peserta didik,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa verifikasi kondisi sarana dan prasarana menjadi bagian penting untuk mempersiapkan kebijakan pendidikan tahun 2026.
“Data lapangan adalah dasar kuat bagi kami untuk menentukan sekolah yang berhak menerima Program Revitalisasi Satuan Pendidikan dan Digitalisasi Pembelajaran tahun depan. Intervensi pemerintah harus menyentuh sekolah yang membutuhkan, bukan sekadar berdasarkan dokumen,” tegas Raudah.
Melalui monitoring ini, Dinas Pendidikan Maluku Tenggara menegaskan komitmennya terhadap prinsip transparansi, akuntabilitas, dan peningkatan mutu layanan pendidikan. Pemerintah daerah berharap seluruh program yang dilaksanakan dapat memberi dampak nyata bagi kemajuan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.(**)