 |
Jakarta, Lintas-Timur.co.id – Bupati Maluku Tenggara, Muhamad Thaher Hanubun, menghadiri kegiatan Pelaporan Indeks Harmoni Indonesia (IHI) Tahun 2025 yang digelar Kementerian Dalam Negeri pada Senin, 17 November 2025. Kehadiran Bupati dalam agenda nasional tersebut turut didampingi Kepala Badan Baperinda Clemens Welafubun S.Pd dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Maluku Tenggara, Muhamad Tukloy.
Dalam penyampaiannya, Bupati menegaskan bahwa Indeks Harmoni Indonesia merupakan instrumen penting untuk mengukur tingkat keharmonisan sosial masyarakat sebagai modal dasar pembangunan daerah. Ia menilai, hasil pengukuran tersebut sangat relevan dengan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Maluku Tenggara 2025–2029 yang menempatkan prinsip Aman, Tertib, dan Demokratis sebagai salah satu program prioritas.
Selaras dengan Prioritas Pembangunan Daerah
Bupati menjelaskan bahwa survei IHI memuat empat dimensi pengukuran—ekonomi, sosial, budaya, serta religius/keberagaman—yang diyakini mampu memberi gambaran komprehensif mengenai kondisi harmoni sosial masyarakat.
“Keempat dimensi ini memberikan persepsi nyata dari masyarakat tentang hubungan sosial yang terjadi di sekitar mereka. Hasil akhirnya menjadi potret penting tentang tingkat keharmonisan yang kita miliki,” ujar Bupati.
Toleransi dan Peran Kelembagaan Adat Jadi Fokus Utama
Dalam konteks Maluku Tenggara, Bupati menyebut terdapat sejumlah aspek pengukuran IHI yang sejalan dengan kondisi dan kebijakan daerah, di antaranya:
Penguatan toleransi antarumat beragama dan antarkelompok masyarakat, melalui peran Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB), pelayanan mental-spiritual, hingga dukungan pembangunan rumah ibadah.
Revitalisasi kelembagaan adat, termasuk fasilitasi Dewan Adat Kepulauan Kei, pembangunan rumah adat, serta pelestarian kesenian dan Bahasa Kei.
Pemerataan pembangunan untuk wujudkan keadilan, sejalan dengan semangat “Setara Sejahterakan Negeri”.
Peningkatan partisipasi masyarakat, lewat penguatan nilai budaya, pelibatan unsur pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha.
Penghormatan nilai keberagaman, dengan prinsip persatuan dalam keberagaman yang diperkuat melalui program pembinaan generasi muda lintas agama serta internalisasi nilai luhur budaya “Ain Ni Ain”.
Instrumen Penting bagi Perumusan Kebijakan Daerah
Menurut Bupati, metode survei yang digunakan dalam Pengukuran IHI sangat membantu pemerintah daerah memperoleh gambaran objektif dari perspektif masyarakat, khususnya terkait kondisi sosial yang tidak selalu terjangkau oleh pemerintah.
“Hasil analisa Indeks Harmoni Indonesia yang kredibel akan membantu pemerintah daerah merumuskan kebijakan strategis serta mengidentifikasi area yang membutuhkan intervensi khusus. Ini penting bagi peningkatan kualitas harmoni sosial di Maluku Tenggara,” jelasnya.
Partisipasi Responden Tertinggi di Provinsi Maluku
Pada tahun 2025, Kabupaten Maluku Tenggara menyumbang 1.927 responden, jumlah tertinggi di Provinsi Maluku. Ke depan, Pemkab Malra berkomitmen memperluas cakupan responden pada seluruh kecamatan dan desa, mengingat karakteristik wilayah kepulauan.
“Partisipasi yang tinggi merupakan bentuk dukungan masyarakat terhadap pembangunan sosial yang harmonis. Ke depan, kami akan memperkuat sosialisasi dan melibatkan lebih banyak stakeholder,” tegas Bupati.
Komitmen Pemerintah Daerah
Mengakhiri laporannya, Bupati menyampaikan apresiasi kepada jajaran Kemendagri dan seluruh pihak yang mendukung pengukuran IHI Tahun 2025.
“Terima kasih atas pelaksanaan Pengukuran Indeks Harmoni Indonesia di Kabupaten Maluku Tenggara. Hasilnya sangat bermanfaat bagi pembangunan daerah. Pemerintah daerah berkomitmen mendukung keberlanjutan pengukuran ini di tahun-tahun mendatang,” tutup Bupati.(**)