 |
Langgur, Lintas-Timur.co.id – Setelah sembilan bulan memimpin Kabupaten Maluku Tenggara, pasangan Bupati dan Wakil Bupati M. Thaher Hanubun – Carlos Viali Rahantoknam (MTH–VR) akhirnya melakukan perombakan pertama dalam struktur birokrasi pemerintahan, khususnya pada jabatan pimpinan tinggi pratama atau eselon II.
Pelantikan empat pejabat eselon II tersebut berlangsung di ruang kerja Bupati Maluku Tenggara pada Rabu, 30 Oktober 2025. Adapun pejabat yang dilantik masing-masing adalah:
Umar Hanubun sebagai Kepala Dinas Koperasi, sebelumnya menjabat Kepala Dinas Pendidikan.
Munawir Matdoan sebagai Kepala Dinas Perbatasan, sebelumnya Kepala Dinas Koperasi.
Hendrikus Watratan sebagai Staf Ahli Bupati, sebelumnya Kepala Dinas Sosial.
Daniel Kusapy sebagai Asisten III Setda Maluku Tenggara, sebelumnya Kepala Dinas Perbatasan.
Dengan pelantikan ini, dua jabatan strategis yakni Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Dinas Sosial untuk sementara mengalami kekosongan dan akan segera diisi melalui pelantikan tahap kedua dalam waktu dekat.
Bupati Thaher: Perombakan untuk Penyegaran dan Peningkatan Kinerja
 |
Dalam sambutannya, Bupati Maluku Tenggara M. Thaher Hanubun menjelaskan bahwa pelantikan ini merupakan bagian dari upaya penyegaran birokrasi dan peningkatan kinerja organisasi perangkat daerah (OPD).
“Untuk saat ini baru empat pejabat yang dilantik. Sisanya akan menyusul setelah saya kembali dari Ambon, dalam rangka menghadiri undangan Komisi V DPRD Provinsi Maluku yang berkaitan dengan pembangunan daerah,” ujar Thaher.
Menurut Bupati, hasil job fit dari 12 pejabat eselon II menunjukkan hasil yang memuaskan sebagaimana dinilai oleh tim dari BKN Makassar. Namun, ia menilai bahwa dalam pelaksanaannya, fakta integritas dan capaian kinerja belum sepenuhnya maksimal.
Peran Staf Ahli Bupati Tak Bisa Diremehkan
Bupati juga menegaskan bahwa setiap jabatan memiliki fungsi dan tanggung jawab masing-masing, termasuk posisi staf ahli yang kerap disalahpahami sebagai jabatan tanpa peran strategis.
“Staf Ahli Bupati itu sangat penting. Saat Kepala Daerah tidak berada di tempat, staf ahli harus mampu mengkaji setiap surat dan kebijakan yang masuk. Jadi, posisi ini tidak bisa dianggap sekadar formalitas,” tegasnya.
Dorong Perbaikan Kinerja ASN dan OPD
Bupati Thaher mengingatkan seluruh pejabat, baik yang baru dilantik maupun yang akan dilantik, agar terus meningkatkan kinerja dan disiplin.
“Dalam setahun setengah terakhir, kinerja birokrasi kita sempat turun ke kategori CC, meski kini sudah naik menjadi BB. Untuk mempertahankan bahkan meningkatkan predikat ini, diperlukan kerja keras semua pimpinan OPD. Tidak mungkin Bupati yang mengawasi langsung setiap ASN,” katanya.
Ia menekankan agar setiap kepala OPD lebih peduli terhadap kinerja bawahannya dan tidak bersikap cuek. “Pergantian jabatan ini adalah bentuk penyegaran agar sistem pemerintahan kita lebih dinamis dan produktif,” tutupnya.(**)