Langgur, Lintas-Timur.co.id - Bupati Maluku Tenggara, Muhamad Thaher Hanubun, secara resmi melantik 13 pejabat administrator baru di lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara pada Selasa (10/6/2025). Pelantikan ini berlangsung di Aula Kantor Bupati dan dihadiri oleh sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pejabat struktural, dan jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemkab Malra.
Pelantikan ini mengacu pada Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor: 821.23/SK/01/2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator. Proses tersebut telah melalui pertimbangan tim penilai kinerja serta mendapat persetujuan dari Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (OTDA) Kementerian Dalam Negeri, melalui surat Nomor: 100.226/2978/OTDA.
Dalam sambutannya, Bupati Thaher menekankan pentingnya integritas dan tanggung jawab dalam menjalankan amanah jabatan. Ia mengingatkan bahwa setiap posisi yang dipercayakan merupakan bentuk tanggung jawab kepada daerah dan masyarakat.
“Ingat bahwa jabatan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan baik,” tegas Bupati Thaher.
Ia juga mengajak seluruh ASN untuk bekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku, demi kemajuan pembangunan dan pelayanan publik di Maluku Tenggara.
Menariknya, dari total 30 jabatan yang diusulkan untuk pelantikan, hanya 13 jabatan yang disetujui oleh pihak berwenang.
“Jadi tidak semua usulan diterima. Hanya 13 jabatan yang mendapatkan persetujuan,” ungkap Bupati.
Berikut 13 pejabat yang dilantik beserta jabatan barunya:
1. Hariady Bakri
Jabatan Baru: Kabid Pengadaan Barang dan Jasa, Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan (Eselon IIIA)
2. Jabai Cemo Labetubun
Jabatan Baru: Sekretaris Satpol PP (Eselon IIIA)
3. Mahusun Buhari Tamher
Jabatan Baru: Sekretaris Dinas Sosial Daerah (Eselon IIIA)
4. Maria Theodora Ohoira
Jabatan Baru: Sekretaris Badan Kesbangpol (Eselon IIIA)
5. Abraham Natanubun
Jabatan Baru: Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan (Eselon IIIA)
6. Syarifudin Madubun
Jabatan Baru: Sekretaris Dinas Perumahan, Pemukiman, dan Pertanahan (Eselon IIIA)
7. Mieke Maria Renyaan
Jabatan Baru: Kabid Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, DLH (Eselon IIIB)
8. Amina Oat
Jabatan Baru: Kabid Pendidikan Dasar (Eselon IIIB)
9. Soulisa Lani Juliati
Jabatan Baru: Kabid Sarana dan Prasarana Pertanian, Dinas Pertanian (Eselon IIIB)
10. Asri Sari Wahyuni
Jabatan Baru: Kabid Perumahan, Kawasan, dan Pemukiman (Eselon IIIB)
11. Melkias Anthon Ingratubun
Jabatan Baru: Kabid Pengawasan Perikanan Darat, Dinas Perikanan (Eselon IIIA)
12. Elias Kasim Refra
Jabatan Baru: Kabid Pengembangan Kompetensi dan Kesejahteraan Aparatur, BKD (Eselon IIIB)
13. Winda Julita Far Far
Jabatan Baru: Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian, Bidang Pembinaan Pendidik
Pelantikan ini menjadi bagian dari upaya reformasi birokrasi dan penataan organisasi yang lebih profesional, responsif, dan efektif untuk menjawab tantangan pembangunan daerah ke depan.
Selain pelantikan 13 pejabat administrator, dalam keputusan yang sama juga mencakup penataan jabatan pada unit-unit strategis di lingkungan Dinas Pendidikan, khususnya yang menangani bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Penataan ini merupakan bagian dari langkah penguatan kualitas layanan pendidikan sejak usia dini di Kabupaten Maluku Tenggara.
Bupati Muhamad Thaher Hanubun menegaskan bahwa seluruh keputusan yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati tersebut mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, yakni Selasa, 10 Juni 2025.
“Keputusan ini mulai berlaku sejak hari ini, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya,” ujar Bupati dalam sambutannya.
Penegasan tersebut menunjukkan komitmen Pemkab Maluku Tenggara dalam menjalankan prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, dan evaluasi berkelanjutan dalam proses penempatan pejabat publik.
Dengan pelantikan ini, diharapkan roda organisasi pemerintahan daerah semakin solid, dinamis, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat serta tantangan pembangunan ke depan, termasuk dalam bidang pendidikan dasar dan PAUD yang menjadi prioritas nasional.(**)