Langgur, Lintas-Timur.co.id - Sebagai jawaban atas rendahnya capaian SPM pendidikan 2023‑2025, Bupati Maluku Tenggara Drs. H. Muhamad Thaher Hanubun mengeluarkan lima arahan tegas dalam Rapat Koordinasi Peningkatan SPM Pendidikan, Rabu (18/6/2026).
Langkah ini diambil agar pendidikan di Maluku Tenggara segera keluar dari kategori tertinggal dan sejajar dengan daerah maju di Provinsi Maluku.
Pertama: Akui Data & Turun Lapangan
Pemerintah daerah melarang menutupi kondisi riil sekolah, Camat, pengawas, dan Kepala Dinas Pendidikan wajib turun langsung ke desa dan pulau, mendokumentasikan kondisi fisik sekolah yang rusak, serta melaporkan tanpa menunggu kasus menjadi viral.
Program MTSM/NCSM peningkatan mutu guru harus berjalan dengan aplikasi yang dipakai secara nyata dan berkelanjutan.
Kedua: Optimalkan Anggaran yang Ada
Terkait pemotongan anggaran pendidikan dari Rp42‑48 miliar menjadi sekitar Rp9 miliar lewat DAU, Bupati berpesan: “Uang boleh sedikit, otak harus cerdas.”
Dana BOS 20% serta program Hari Belajar Guru wajib dijalankan maksimal. Pengawas bertugas mengawal pelaksanaannya di setiap satuan pendidikan.
Ketiga: Listrik 24 Jam Jadi Kekuatan Baru
Saat ini 111 dari 113 desa di wilayah Kei Besar sudah teraliri listrik 24 jam—tinggal dua desa tersisa.
Thaher menegaskan tidak ada alasan lagi mutu pendidikan lambat naik. Sarana TIK yang ada harus digunakan aktif dalam pembelajaran, bukan sekadar pajangan ruangan.
Keempat: Tuntaskan Masalah Anak Tidak Sekolah
Data mencatat ada 227 anak tidak sekolah dan ribuan anak usia sekolah yang belum terlayani penuh. Camat diminta menjadikan ini prioritas utama, serta segera membentuk operator Anak Tidak Sekolah (ATS) di tingkat kecamatan.
Jalur pendidikan kesetaraan Paket A/B/C dibuka sebagai jalan cepat agar anak‑anak tetap memperoleh ijazah sah.
Kelima: Kerja Kolaborasi Tanpa Ditutup‑tutupi
Bupati mengajak Komisi II DPRD mengawal anggaran pendidikan, serta meminta dukungan penuh BPMP Provinsi Maluku.
Kepada guru dan pengawas, ia mengingatkan: “Gaji guru sekarang sudah layak. Balaslah dengan kerja nyata demi masa depan anak‑anak Malra.”
Wakil Bupati Charlos Viali Rahantoknam menambahkan, arahan ini bukan sekadar instruksi, melainkan komitmen bersama.
“Keberhasilan pendidikan adalah tanggung jawab seluruh elemen, bukan hanya pemerintah. Kita butuh transparansi dan saling percaya untuk melangkah maju,” ujarnya.
Di akhir rapat, Bupati menegaskan target akhir: pendidikan Maluku Tenggara harus keluar dari zona tertinggal. “Kuncinya tiga: data valid, kerja turun ke lapangan, dan kolaborasi yang kuat,” pungkasnya.(**)