Langgur, Lintas-Timur.co.id - Bupati Maluku Tenggara, Drs. H. Muhamad Thaher Hanubun, menegaskan capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan di wilayahnya sebesar 58,21 persen untuk periode 2023‑2025 masih jauh dari harapan.
Angka ini disebutnya “masih di bawah tanah” dan menjadi panggilan keras bagi seluruh pemangku kepentingan pendidikan untuk bangkit memperbaiki kinerja.
Pernyataan itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Peningkatan SPM Pendidikan yang digelar di Ruang Rapat Kantor Bupati Maluku Tenggara, Rabu (18/6/2026).
Turut hadir Wakil Bupati Charlos Viali Rahantoknam, Kepala Dinas Pendidikan, unsur pengawas pendidikan, para camat, serta perwakilan tenaga pendidik.
“SPM 58,21% itu masih di bawah tanah. Kalau rata‑rata nilai matematika siswa hanya 5,5, yang harus melakukan introspeksi adalah kita semua—mulai dari Bupati, Kepala Dinas, pengawas, hingga guru di kelas.
Harus ada rasa malu untuk mengejar ketertinggalan dari daerah lain. Kita kulit sama, makan ikan sama, kenapa mereka bisa dan kita belum?” tegas Thaher dengan nada tegas.
Menurutnya, pendidikan adalah fondasi utama pembangunan di Bumi Larvul Ngabal. Hasil belajar yang rendah dan ketidaktuntasan SPM tidak boleh dibiarkan berlarut‑larut.
Wakil Bupati Charlos Viali Rahantoknam dalam kesempatan terpisah mendukung pandangan tersebut.
Ia menekankan bahwa peningkatan mutu pendidikan tidak bisa hanya menunggu kebijakan dari atas, melainkan butuh kesadaran kolektif di tingkat paling bawah.
“Kita harus jujur melihat data. Angka yang rendah adalah cermin kondisi nyata, bukan aib yang ditutupi, tugas kita bersama mengubahnya menjadi peluang untuk berbenah,” ujar Charlos.
Rakor ini menjadi titik tolak perumusan strategi baru, di mana Bupati Thaher merumuskan lima arahan utama yang wajib dijalankan seluruh jajaran pendidikan di Maluku Tenggara guna mengejar ketertinggalan dan mengangkat mutu pembelajaran secara berkelanjutan.(**)