Langgur, Lintas-Timur.co.id - Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara secara resmi membuka rangkaian kegiatan Uji Kompetensi dan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama lingkup Pemkab Maluku Tenggara Tahun 2026.
Pembukaan dilakukan langsung oleh Bupati Maluku Tenggara, Drs. H. Muhamad Thaher Hanubun, di Aula Kantor Bupati, ditandai dengan pemukulan tifa sebagai simbol dimulainya proses seleksi.
Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Bupati, pimpinan dan anggota DPRD, jajaran pejabat daerah, serta Tim Penilai Kompetensi yang dipimpin oleh Dr. Andres Dwi Wahyu Atmaji, M.Pd. dari Makassar, didampingi penguji lain yang turut hadir secara luring maupun daring.
Dalam sambutannya, Bupati Thaher menegaskan prinsip tegas yang menjadi landasan pelaksanaan seleksi kali ini.
Ia menekankan bahwa proses ini harus berjalan secara objektif, transparan, dan mengedepankan pendekatan ilmiah serta akademis, bukan berdasarkan pendekatan pribadi atau kepentingan kelompok.
“Lebih baik sebuah jabatan kosong daripada diisi oleh orang yang tidak tepat. Kalau jabatan diisi oleh orang yang tidak sesuai, maka kinerja akan rendah dan justru menghambat pembangunan daerah. Ini prinsip yang harus kita pegang teguh,” tegasnya disambut tepuk tangan hadirin.
Ia juga mengingatkan agar tidak ada upaya menggunakan “tim sukses” atau pendekatan di luar prosedur resmi.
“Jangan ada yang mengirim utusan ke rumah saya untuk meminta pertolongan. Saya sudah digaji negara, jadi tidak perlu ada cara-cara lain. Biarkan penilaian berjalan berdasarkan kemampuan dan integritas masing-masing peserta,” tambahnya.
Bupati juga mengingatkan pengalaman di sejumlah daerah yang sempat terhambat karena jabatan hanya diisi oleh pelaksana tugas (PLT) dalam jangka waktu lama. Ia berkomitmen agar hal serupa tidak terjadi di Maluku Tenggara.
“Kita ingin hasil yang pasti, bukan jabatan yang berputar-putar tanpa kejelasan. Kalau ragu, lebih baik ditunda daripada salah pilih,” ujarnya.
Seleksi ini diharapkan menghasilkan pemimpin yang benar-benar mampu mengelola potensi daerah yang kaya akan kelautan, perikanan, dan pariwisata, serta mendorong penurunan angka kemiskinan dan perbaikan kesejahteraan masyarakat.(**)