Langgur, Lintas-Timur.co.id - Wakil Bupati Maluku Tenggara, Carlos Viali Rahantoknam, secara resmi membuka kegiatan Pelatihan dan Sertifikasi Petugas Keselamatan Konstruksi yang berlangsung di Aula Kantor Bupati Malra, Senin (27/4/2026).
Kegiatan yang berlangsung hingga 30 April 2026 ini merupakan upaya strategis dalam meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang jasa konstruksi.
Dalam sambutan yang dibacakan mewakili Bupati Malra, Muhamad Thaher Hanubun, Wabup Rahantoknam menegaskan pentingnya penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK).
Namun, di sisi lain, ia menyampaikan kekecewaan mendalam terhadap sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilai masih memiliki pola pikir keliru.
"Tadi kita dengar laporan dari Kepala Bidang, sejujurnya beta agak kecewa. Kenapa ada beberapa dinas yang merasa sertifikasi ini penting, tapi masih ada yang merasa tidak penting begitu kawan? Padahal ini soal keselamatan, ini soal aturan main," tegas Carlos Rahantoknam.
Wabup menjelaskan, berdasarkan regulasi yang berlaku, setiap penyelenggaraan pekerjaan konstruksi kini wajib melibatkan tenaga yang bersertifikat.
Jika OPD tidak menyadari hal ini, maka informasi tidak akan tersampaikan ke bawah dan kesempatan berharga ini akan dilewatkan begitu saja.
"Oleh karena itu, kita harus rubah mindset. Jangan cari yang instan atau yang gampang saja, yang diterima dengan mudah, biasanya berakhir juga dengan mudah.
Tapi kalau yang didapat melalui proses yang baik dan benar, itu hasilnya akan kuat dan bertahan lama," pesannya.
Kolaborasi Jarak Jauh dengan Jayapura
Kegiatan ini merupakan hasil kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dengan Balai Jasa Konstruksi Wilayah VII Jayapura.
"Tepuk tangan dulu untuk rekan-rekan yang datang jauh dari Jayapura. Luar biasa. Kolaborasi ini mencerminkan komitmen bersama dalam mendorong pembangunan yang tidak hanya berorientasi hasil, tapi juga keselamatan yang berkelanjutan," seru Wabup.
Hadir dalam kegiatan tersebut antara lain perwakilan dari Balai Jasa Konstruksi Wilayah VII Jayapura, Evieta Tantia Sambara, ST., Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara, kepala OPD lingkup Pemda Malra, serta para narasumber, asesor, dan seluruh peserta pelatihan.
Tantangan Wilayah Kepulauan
Wabup menyoroti bahwa Maluku Tenggara sebagai daerah kepulauan memiliki karakteristik geografis unik dengan risiko konstruksi yang kompleks, mulai dari cuaca ekstrem, kondisi tanah labil, hingga aksesibilitas yang terbatas. Oleh sebab itu, standar keselamatan menjadi hal yang mutlak dan tidak bisa ditawar.
"Jangan cuma berpikir ingin dapat sertifikat saja. Pelajari betul ilmunya. Jangan main-main dengan keselamatan, karena saat bencana datang, sudah terlambat untuk menyesal," tegasnya.
Hal ini juga telah diatur kuat dalam regulasi, mulai dari UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja hingga Permen PUPR No. 10 Tahun 2001 tentang SMKK.
Melalui kegiatan ini, diharapkan lahir tenaga kerja yang profesional, kompeten, dan memiliki budaya keselamatan kerja yang tinggi demi mendukung pembangunan infrastruktur yang aman dan berkualitas.(**)