Lintas-Timur.co.id, Langgur — Kabupaten Maluku Tenggara segera memiliki Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) sendiri di Kota Langgur. Komitmen pembangunan tersebut semakin nyata setelah Bupati Maluku Tenggara, Muhamad Thaher Hanubun, menyatakan kesiapan pemerintah daerah untuk menyediakan lahan pembangunan Lapas Langgur serta menjamin akses BPJS bagi warga binaan.
Hal ini disampaikan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Ditjen Pemasyarakatan Maluku, Ricky Dwi Biantoro, usai penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Bapas Kelas II Saumlaki dan Pemkab Maluku Tenggara, yang berlangsung di ruang kerja Bupati, Kamis (9/10/2025).
“Kami telah menandatangani PKS untuk pembinaan di Bapas dan Lapas. Dalam kesempatan itu, Pak Bupati juga menyampaikan kesediaan untuk menyediakan lahan pembangunan Lapas di Langgur,” ujar Ricky.
Namun, yang paling menggembirakan menurut Ricky, adalah komitmen tambahan Bupati Hanubun untuk memastikan seluruh warga binaan mendapatkan jaminan kesehatan melalui BPJS.
“Ini langkah luar biasa. Pak Bupati berkenan membantu warga binaan memperoleh BPJS, dan itu sangat krusial bagi kami karena menyangkut pelayanan kesehatan yang layak bagi mereka,” ungkapnya penuh apresiasi.
Ricky menambahkan, pihaknya akan segera mengirimkan data-data warga binaan untuk proses pendaftaran BPJS tersebut.
Selain lahan dan BPJS, Pemkab Malra juga siap mendukung pembangunan sarana dan prasarana Lapas Langgur agar pembinaan terhadap warga binaan lebih optimal. Dukungan ini pun mendapat apresiasi dari Kementerian Hukum dan HAM RI.
“Atas nama Menteri Hukum dan HAM serta Dirjen Pemasyarakatan, kami menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Pak Bupati. Dukungan ini sangat berarti bagi warga binaan, khususnya mereka yang berasal dari Maluku Tenggara,” tambah Ricky.
Saat ini tercatat 110 warga binaan asal Maluku Tenggara masih dititipkan di Lapas Tual. Mereka nantinya akan menjadi penghuni awal Lapas Langgur setelah resmi beroperasi. Pihak Kemenkumham pun tengah melakukan screening KTP untuk memastikan status domisili warga binaan yang akan dipindahkan.
Terkait aspek administratif, Ricky menjelaskan bahwa proses perubahan nomenklatur Lapas Kelas IIB Tual menjadi Lapas Langgur sudah berjalan dan sedang menunggu persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM RI.
“Kami berharap, dengan adanya lahan yang disiapkan oleh Pemkab Malra, pembangunan Lapas Langgur dapat segera terealisasi. Ini akan menjadi langkah maju dalam pelayanan dan pembinaan warga binaan di daerah,” pungkasnya.
Dengan berdirinya Lapas baru ini, pembinaan warga binaan asal Maluku Tenggara diharapkan bisa dilakukan lebih dekat dengan keluarga, dengan fasilitas yang lebih layak serta jaminan kesehatan melalui BPJS — sebuah sinergi nyata antara Pemkab Malra dan Kemenkumham dalam memperkuat sistem pemasyarakatan di daerah.(**)