 |
Langgur, Lintas-Timur.co.id - Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan menggelar pasar Murah dalam rangka memperingati Hut RI dengan mengusung tema "Gebyar Kemerdekaan Hut RI Ke-79".
Gebyar Merdeka dalam rangka menyambut Dirgahayu RI ke-79 kali ini Dinas Perindak Malra tidak melayani penjualan minyak tanah, di sebabkan Dinas terkait belum menyurati pihak Pertamina.
Pernyataan ini di sampaikan Kepala Dinas Perindag Kabupaten Malra Arsyad Jabkenyanan yang di temui awak media usai di bukanya pasar Murah oleh Pejabat Bupati Jasmono bertempat di pasar Langgur pada Jumat 16/8/24.
Arsyad mengakui, memang untuk pasar murah kali ini, tidak ada penjual minyak tanah bersubsidi, alasanya karena pihaknya belum menyurati Pertamina, dengan berbagai pertimbangan.
Kata Dia, jika setiap di laksanakn pasar murah, tentunya barang yang akan di jual harus melihat kondisi pasar, contohnya harga bawang merah, jika harganya melonjak naik berkisar Rp. 60.000, maka akan di lakukan intervensi, tegasnya.
Khusus bawang Arsyad bilang, pihaknya telah melakukan komunikasi dengan petani bawang di Ohoi Yavavun Kecamatan Kei Kecil Timur, namun untuk sementara bawang merahnya masih dalam kondisi pengeringan, dan jika sudah keeing maka kedepan akan bekerjasama dengan Dinas Pertanian untuk membeli hasil dari petani bawang.
Arsyad merincikan, untuk pelaksanaan pasar murah kali ini hanya hanya 5 jenis barang di jual di antaranya : Beras, Minyak Goreng, bawang putih, telur, Gula pasir, serta bawang Merah.
Di rincikan, untuk beras premium dengan harga Rp. 18.000, di jual dengan harga Rp. 10.000 begitu pula dengan harga yang lain, jika di bandingkan dengan harga pasar, maka pasat murah harganya lebih terjangkau, cetus Arsyad.
Untuk di ketahui, pasar murah dalam rangka menyongsong Hut Kemerdekaan RI ke-79 ini, Pemkab Malra melalui Dinas Perindag menggelotorkan anggaran sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang bersumber dari APBD.
Kata Arsyad, Pemkab Malra berencana akan melakukan pasar murah setiap minggunya dengan lokasi yang akan di siapkan dengan melibatkan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
Hal ini di makaudkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat, sebagaimana arahan serta petunjuk Pejabat Bupati Maluku Tenggar, Jasmono.(**)