TUAL, LINTAS-TIMUR.CO.ID — Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan, Komjen Pol (Purn.) Drs. Lotharia Latif, S.H., M.Hum., menyampaikan laporan lengkap pelaksanaan kerja sama perikanan tangkap Republik Indonesia–Republik Rakyat Tiongkok melalui skema Technical Cooperation Guidelines (TCG) dalam acara peluncuran di PT Samudera Indo Sejahtera (SIS), Kecamatan Dullah Utara, Kota Tual, Kamis (24/9/2026).
Kegiatan ini menandai dimulainya babak baru pemanfaatan sumber daya ikan di perairan Arafura secara terukur, berkelanjutan, dan berpihak pada kesejahteraan rakyat.
Hadir dalam acara Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Duta Besar RRT untuk Indonesia Lin Tongwei, Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, Panglima Kodam XV Pattimura Mayjen TNI Dodi Tri Winarto, Wali Kota Tual Ahmad Yani Renuat, Bupati Maluku Tenggara Muhammad Thaher Hanubun, Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku Azis Sangkala, Ketua DPRD Kota Tual Aisyah Renhoat, Ketua DPRD Maluku Tenggara Stefanus Layanan, para Raja, tokoh masyarakat, pelaku usaha, nelayan, serta seluruh tamu undangan.
Proses Panjang Sejak 2021
Dalam laporannya, Dirjen Lotharia menjelaskan kerja sama ini merupakan bagian dari hubungan baik kedua negara, sekaligus implementasi kebijakan Ekonomi Biru dan Program Tangkapan Ikan Terukur sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023.
Tujuannya: menjaga keberlanjutan sumber daya ikan, mencegah penangkapan ikan ilegal (IUU Fishing), meningkatkan ketahanan pangan, pendapatan negara, dan kesejahteraan nelayan.
Proses pembahasan berlangsung sejak 2021, ditandai penandatanganan Implementing Arrangement antara KKP dan Kementerian Pertanian Tiongkok (MARA) pada 6 September 2023, hingga perjanjian resmi ditandatangani Menteri Sakti Wahyu Trenggono di Beijing pada 9 November 2024.
Perjanjian menetapkan prinsip utama: kepatuhan aturan, zona penangkapan, ukuran kapal, alat tangkap, jalur operasi, serta pendaratan dan penanganan hasil tangkapan di pelabuhan perikanan.
Lingkup kerja sama mencakup teknologi penangkapan, pembangunan fasilitas darat, pengolahan ikan, pelatihan tenaga kerja, pertukaran data, hingga kesejahteraan nelayan.
33 Kapal Siap Berlayar, 769 Orang Bekerja
Dari 42 kapal yang telah memiliki izin usaha perikanan, sebanyak 33 unit kapal siap beroperasi di Zona 3, dikelola empat perusahaan:
- PT Sumber Makmur Raya Fisheries — 10 kapal
- PT Insani Nantong Fisheries — 5 kapal
- PT Avona Jaya Samudra — 12 kapal
- PT Avona Bahari Perkasa — 6 kapal
Seluruh kapal berbendera Indonesia, berukuran 200–400 GT, menggunakan jaring hela udang berkantung sesuai ketentuan.
Kegiatan ini menyerap 769 tenaga kerja: 669 orang awak kapal dan 100 orang tenaga kerja darat di wilayah Tual dan Maluku Tenggara. Jumlah awak kapal asing hanya 40 orang, dan secara bertahap seluruh awak kapal wajib diisi tenaga kerja Indonesia.
Produksi 9.500 Ton, PNBP Rp65 Miliar per Tahun
Estimasi produksi mencapai 9.500 ton per tahun, dengan kuota rata-rata 200 ton per kapal. Hal ini diproyeksikan menghasilkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp65 miliar per tahun.
Pelabuhan Perikanan Tual dipilih sebagai lokasi model kegiatan TCG karena memenuhi integrasi hulu–hilir industri perikanan — sejalan dengan program Kampung Nelayan Merah Putih. Tahun ini, dari 1.369 kampung nelayan yang dibangun secara nasional, Maluku mendapat alokasi 79 kampung, melengkapi dua yang telah berdiri di Lapitawi dan Wailihama, Pulau Bulu.
Pengawasan Tegas Tanpa Kompromi
KKP akan bekerja sama dengan TNI Angkatan Laut, Polairud, BAKAMLA, dan PSDKP dalam pengawasan menyeluruh — mulai kepatuhan izin, pencatatan hasil tangkapan, pendaratan, hingga penegakan hukum dan pemberian sanksi tegas terhadap pelanggaran.
Dirjen Lotharia mengucapkan terima kasih kepada Menteri KKP, Pemerintah Tiongkok, kementerian/lembaga terkait, Pemprov Maluku, Pemkot Tual, Pemkab Maluku Tenggara, TNI–Polri, serta para pelaku usaha.
"Semangat adat Larvul Ngabal dan Aini-Aini menjadi perekat. Kerja sama ini diharapkan berjalan aman, lancar, dan sukses — membawa manfaat nyata bagi Indonesia, Maluku, serta masyarakat Kepulauan Kei," pungkasnya.(**)
