Komitmen Penuh Polres Maluku Tenggara Tuntaskan Kasus Pencabulan Anak, Tersangka Masih Dicari


LANGGUR, LINTAS-TIMUR.CO.ID
- Polres Maluku Tenggara melalui Satuan Reserse Kriminal menunjukkan komitmen penuh dan serius dalam menuntaskan perkara dugaan tindak pidana persetubuhan dan pencabulan terhadap anak di wilayah hukumnya.
‎
‎Sejak awal, penyidik telah menjalankan langkah-langkah penyidikan secara sistematis: menerima laporan polisi, memeriksa saksi-saksi, mengumpulkan alat bukti, melakukan pemeriksaan medis dan psikologis terhadap korban, hingga menggelar gelar perkara.
‎
‎Berdasarkan hasil penyidikan dan kecukupan alat bukti, pada 22 Oktober 2026, pihak kepolisian telah menetapkan seorang laki-laki berinisial J.O. sebagai tersangka. Ia disangkakan melanggar ketentuan berikut:
‎
‎1. Pasal 76D jo. Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
‎2. Pasal 473 ayat (1) dan/atau Pasal 473 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP;
‎3. Pasal 415 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.



‎
‎Hingga saat ini, tersangka belum memenuhi panggilan penyidik. Oleh karena itu, pada 5 November 2026 telah resmi diterbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap J.O. Tim penyidik terus melakukan upaya penelusuran dan pengejaran.
‎
‎Penanganan perkara ini juga berjalan terkoordinasi dengan Polda Maluku serta instansi terkait lainnya, guna memastikan proses hukum berjalan secara profesional sekaligus memberikan perlindungan maksimal bagi anak korban.
‎
‎Polres Maluku Tenggara menegaskan bahwa identitas dan privasi korban dirahasiakan sepenuhnya, demi menjaga keamanan, kondisi psikologis, serta masa depan anak tersebut.
‎
‎Kepada masyarakat yang mengetahui keberadaan tersangka, dimohon menyampaikan informasi melalui saluran resmi kepolisian. Masyarakat juga diimbau agar tidak melakukan tindakan main hakim sendiri, serta tidak menyebarkan informasi yang dapat mengungkap identitas korban.
‎
‎Polres Maluku Tenggara berkomitmen menuntaskan perkara ini secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.(**)
‎
‎ 
‎


Lebih baru Lebih lama