TUAL, LINTAS-TIMUR.CO.ID — Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menegaskan pemanfaatan kekayaan laut tidak boleh berhenti pada sekadar meningkatkan jumlah tangkapan ikan, melainkan harus melahirkan industri, lapangan kerja, dan kesejahteraan nyata bagi masyarakat setempat.
Pernyataan itu disampaikan saat peluncuran kerja sama perikanan tangkap Indonesia–Tiongkok di PT Samudera Indo Sejahtera (SIS), Kecamatan Dullah Utara, Kota Tual, Kamis (24/9/2026).
Hadir dalam kegiatan tersebut Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Duta Besar Republik Rakyat Tiongkok Li Hongwei, jajaran pejabat tinggi Kementerian KKP, Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku, Wali Kota Tual Ahmad Yani Renuat, Bupati Maluku Tenggara Muhammad Thaher Hanubun, serta para nelayan dan pelaku usaha lokal.
Gubernur Hendrik membuka sambutannya dengan mengajak seluruh pihak memaknai identitas wilayah ini: 91,71 persen wilayah Maluku adalah laut. Hampir seluruh kehidupan masyarakat bertumpu pada kekayaan perairan.
Karena itu, kerja sama apa pun yang menyentuh sektor ini harus menjawab satu pertanyaan utama: siapa yang menerima manfaat terbesarnya?
"Kami menyambut baik kerja sama ini sebagai peluang memperkuat tata kelola, membuka lapangan usaha, dan meningkatkan kesejahteraan. Namun kami tegaskan: ikan yang diambil dari perairan ini harus didaratkan, diolah, dan memberi nilai tambah di sini," tegas Gubernur.
Nelayan dan UMKM Harus Jadi Bagian dari Rantai Nilai
Gubernur menekankan kegiatan penangkapan tidak boleh berdiri sendiri. Harus diikuti pembangunan fasilitas perikanan, pengolahan hasil tangkapan, serta keterlibatan langsung nelayan, UMKM, dan koperasi lokal.
Tujuannya menciptakan efek berganda: tumbuhnya jasa pelabuhan, transportasi, perdagangan, dan usaha pendukung lainnya.
"Kami tidak ingin masyarakat hanya menjadi penonton. Tenaga kerja lokal harus terlibat luas — mulai dari penangkapan, kepelabuhanan, pengolahan, hingga usaha pendukung.
Kesempatan ini sekaligus sarana peningkatan keterampilan dan alih teknologi, sehingga warga Maluku tidak sekadar bekerja, tetapi menguasai industrinya," ujarnya.
Kerja Sama Harus Berkelanjutan dan Terkawal
Di sisi lain, Gubernur menegaskan pemanfaatan sumber daya laut harus berjalan dengan tata kelola yang baik, pengawasan ketat, dan prinsip keberlanjutan. Sinergi antara pemerintah pusat, Pemprov Maluku, dunia usaha, nelayan, dan mitra kerja harus diperkuat.
"Pemerintah Provinsi Maluku siap mendukung sekaligus mengawal kerja sama ini. Hasilnya harus nyata dirasakan masyarakat dan tetap terjaga untuk generasi mendatang," tandasnya.
Kegiatan ini dimaknai sebagai momentum membangun ekosistem ekonomi kelautan yang lebih kuat, menjadikan Tual pusat pertumbuhan perikanan nasional di wilayah timur.(**)
