Langgur, Lintas-Timur.co.id - Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Maluku, Dr. Ir. Erawan Asikin, M.Si, menegaskan pentingnya dukungan lintas pihak dalam memperkuat upaya konservasi laut di Maluku. Menurutnya, konservasi bukan sekadar menjaga ekosistem laut, tetapi juga menjadi sarana peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir secara berkelanjutan.
“Kawasan konservasi bukan hanya soal ikan, karang, atau penyu semata — tapi juga tentang penghidupan masyarakat pesisir,” ujar Erawan dalam sambutannya pada kegiatan pembahasan program konservasi perairan yang digelar di Hotel Cimson Centre, Langgur, Kamis (16/10/2025).
Ia menjelaskan bahwa Provinsi Maluku menjadi salah satu dari tiga lokasi utama yang akan menerima manfaat program konservasi kelautan berskala internasional dengan total nilai mencapai 35 juta dolar Amerika Serikat untuk jangka waktu sembilan tahun. Dari tiga kawasan yang ditetapkan, Kawasan Gekisen Barat di Maluku menjadi yang paling luas cakupannya, bahkan bersinggungan dengan wilayah Sulawesi Tenggara bagian selatan.
 |
“Potensi yang bisa diharapkan dari program ini sangat besar,” ujarnya optimistis. “Kami berharap dukungan dari semua pihak terhadap upaya konservasi ini. Sudah terbukti bahwa melalui skema konservasi, banyak bantuan dan dukungan bisa masuk, meskipun dengan segala keterbatasan yang kita miliki.”
Lebih lanjut, Erawan menyebut bahwa lembaga internasional seperti Blue World Foundation (BWF) yang merupakan bagian dari ICF telah lama hadir dan mendukung berbagai kegiatan konservasi di Maluku. Ke depan, akan ada sejumlah NGO lain yang juga akan ikut serta memperkuat program konservasi di wilayah ini.
“Dunia membutuhkan upaya-upaya seperti ini untuk mengembalikan keseimbangan terhadap kerusakan ekosistem yang telah terjadi. Karena itu banyak lembaga internasional bersedia memberikan dukungan dana untuk pemulihan laut,” katanya.
Selain aspek lingkungan, Erawan menegaskan bahwa setiap program konservasi juga harus berorientasi pada peningkatan ekonomi masyarakat. Ia mencontohkan salah satu program nasional, TSCJA, yang berfokus pada peningkatan nafkah masyarakat di sekitar kawasan karang.
“Hal seperti itu juga yang ingin kita dorong di Maluku, agar manfaat konservasi bisa langsung dirasakan oleh masyarakat setempat,” tuturnya.
Dalam konteks pembangunan daerah, Erawan menyampaikan bahwa arah kebijakan konservasi juga sejalan dengan target pertumbuhan ekonomi daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMN dan RPJMD.
“Target nasional mengharuskan Maluku bersama Maluku Utara mencapai pertumbuhan ekonomi 8%. Saat ini Maluku Utara sudah melampaui 8%, sementara kita masih di kisaran 3,5%. Karena itu, dengan adanya bantuan dan program yang menyentuh masyarakat, kita berharap muncul pertumbuhan ekonomi lokal yang bisa mendorong pencapaian target itu,” jelasnya.
Erawan menutup pernyataannya dengan mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersinergi dan berkomitmen menjaga kawasan konservasi sebagai aset masa depan bersama.
“Kami di Provinsi Maluku sangat mendukung kegiatan konservasi yang dirancang dengan baik. Semoga melalui pertemuan dan kolaborasi ini, kita bisa menyepakati langkah-langkah strategis ke depan untuk kepentingan masyarakat dan keberlanjutan ekosistem laut,” pungkasnya. (**)