LANGGUR, LINTAS-TIMUR.CO.ID - Ruang Kerja Bupati Maluku Tenggara menjadi saksi lahirnya kesepakatan bersama untuk memperkuat stabilitas keamanan dan keharmonisan sosial melalui program SI-LARVUL NGABAL, Kamis (2/10/2026). Inisiatif ini menyatukan perwakilan pemerintah, kepolisian, tokoh adat, agama, pemuda, dan elemen masyarakat dalam merancang sistem pencegahan konflik yang berakar pada budaya setempat.
Program ini menempatkan kearifan lokal Larvul Ngabal sebagai fondasi sekaligus pelengkap hukum positif dalam menangani potensi konflik. Pemangku adat, tokoh agama, dan pemerintah di tingkat ohoi mendapat peran strategis sebagai garda terdepan mendeteksi dinamika sosial sejak dini.
Tahapan pelaksanaan telah disusun bertahap: dalam jangka pendek difokuskan pada pembentukan tim, validasi data, penyusunan SOP, dan uji coba di dua wilayah percontohan. Selanjutnya sistem akan disempurnakan, ditingkatkan kapasitasnya, dan diperluas ke seluruh wilayah Kabupaten Maluku Tenggara.
“Penyelesaian konflik di Kepulauan Kei tidak harus selalu dengan pendekatan kaku. Sinergi antara negara dan masyarakat — hukum yang ditegakkan sekaligus nilai adat yang dijaga — adalah jalan yang paling tepat,” ungkap salah satu narasumber dalam kegiatan tersebut.
Dengan adanya sistem deteksi dini, alur komunikasi yang jelas, serta mekanisme rekonsiliasi yang mengutamakan pendekatan kearifan lokal, SI-LARVUL NGABAL diharapkan mampu meredam potensi konflik sebelum berkembang menjadi kerusuhan.
Implementasi lapangan akan terus dipantau dan dievaluasi untuk menjaga efektivitas serta dampak nyata bagi masyarakat.(**)
