Langgur, Lintas-Timur.co.id – Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, dijadwalkan mengawali kunjungan kerjanya ke wilayah tenggara Maluku dengan menyambangi Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) pada 12–13 Mei 2025. Lawatan ini menjadi momen perdana sang gubernur ke Malra sejak dilantik pada Februari 2024.
Kedatangan Gubernur Lewerissa bersama jajaran Forkopimda Provinsi Maluku disambut antusias oleh Bupati Malra, Muhammad Thaher Hanubun. Menurut Hanubun, kunjungan ini memiliki makna strategis dalam membangun komunikasi langsung antara pemerintah provinsi dan kabupaten.
"Ini bukan sekadar kunjungan seremonial. Kami ingin menyampaikan secara gamblang kondisi riil di lapangan, agar arah kebijakan provinsi betul-betul berpihak pada kebutuhan masyarakat Maluku Tenggara," ujar Hanubun dalam keterangannya, Sabtu (10/5/2025).
Turut mendampingi Gubernur dalam kunjungan tersebut antara lain Pangdam XVI/Pattimura, Kapolda Maluku, Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, dan Sekda Provinsi Maluku. Rangkaian kegiatan melibatkan tatap muka dengan para pimpinan OPD, camat, kepala ohoi (desa), dan tokoh masyarakat.
Bupati Hanubun menilai Gubernur Lewerissa sebagai sosok yang paham seluk-beluk daerah karena pernah menjabat sebagai anggota DPR RI. “Beliau tahu betul dinamika pembangunan di Maluku. Ini penting untuk memastikan kebijakan tidak lagi bersifat general, tapi kontekstual dan berbasis wilayah,” ucapnya.
Dalam forum strategis yang diagendakan, Pangdam dijadwalkan membawakan materi tentang pentingnya wawasan kebangsaan dalam membangun daerah yang berdaulat dan bermartabat. Kapolda Maluku akan menyoroti stabilitas sosial sebagai landasan pembangunan melalui presentasi bertema “Kerukunan dan Ketertiban: Pilar Pembangunan Malra”.
“Stabilitas itu bukan hanya tugas aparat, tapi harus menjadi gerakan bersama masyarakat dan pemerintah desa. Keamanan adalah prasyarat investasi dan pertumbuhan,” tegas Kapolda dalam pernyataan tertulis yang dibacakan oleh Bupati Hanubun.
Sementara itu, Wakajati Maluku akan menyampaikan panduan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa dengan materi berjudul “Cerdas Mengelola, Bijak Melaporkan”. Bupati Hanubun mendukung penuh inisiatif ini dan menekankan pentingnya kepatuhan hukum sebagai pilar pembangunan daerah.
“Maluku Tenggara hanya bisa maju jika hukum ditegakkan, pemerintahan berjalan transparan, dan masyarakat merasa aman serta dilibatkan dalam pembangunan,” pungkas Hanubun.(**)