TUAL, LINTAS-TIMUR.CO.ID - Surat Edaran Kapolri Nomor SE/9/X/2026 tentang Larangan Penggunaan Rokok Elektrik atau vape di lingkungan Polri kini resmi berlaku per 30 Oktober 2026. Namun bagi Polres Tual, langkah pencegahan ini bukan hal baru — sosialisasi terkait larangan tersebut telah dilakukan jauh sebelum aturan pusat diterbitkan.
Hal ini disampaikan langsung oleh Kapolres Tual, AKBP Whansi Des Asmoro, S.H., S.I.K., Senin (9/11/2026).
"Benar ada Surat Edaran yang melarang seluruh personel Polri maupun PNS di lingkungan kepolisian menggunakan rokok elektrik, baik saat berada di lingkungan kerja maupun di luar kantor. Khususnya di Polres Tual, kami sudah sejak lama mensosialisasikan hal ini. Dengan diterbitkannya surat edaran ini, kebijakan yang telah kami jalankan menjadi semakin kuat landasan hukumnya," ujar Kapolres.
Pelanggaran terhadap aturan ini tidak bisa dianggap remeh. Kapolres menegaskan, setiap anggota yang kedapatan melanggar dapat dikenakan sanksi pelanggaran kode etik yang berpotensi memberatkan jenjang karir mereka ke depan.
"Tentu ada sanksi pelanggaran kode etik. Jika terbukti melanggar, hal itu akan menjadi catatan yang memberatkan karir anggota tersebut," tegasnya.
Larangan ini bukan tanpa alasan. Selain menjaga kedisiplinan dan citra institusi, langkah ini merupakan respons serius terhadap maraknya peredaran narkotika cair yang disembunyikan di balik kemasan rokok elektrik. Karena bentuknya yang sulit dibedakan secara kasat mata, pencegahan sejak dini menjadi sangat krusial.
"Polri harus menjadi teladan bagi masyarakat. Mencegah lebih baik daripada mengobati — itulah mengapa langkah antisipatif ini kami jalankan secara konsisten," pungkas Kapolres.(**)
