JAKARTA, LINTAS-TIMUR.CO.ID - Kepercayaan masyarakat adalah modal utama kepolisian, dan itu tak bisa dibangun dengan menutupi kesalahan. Demikian ditegaskan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, saat memaparkan progres penanganan kasus dugaan penyadapan, akses ilegal, dan penghapusan dokumen elektronik yang ditangani Bareskrim Polri.
Menurut Suyudi, keadilan dan kepercayaan harus berjalan beriringan. Keadilan tak bisa ditegakkan jika hak-hak pihak yang diperiksa diabaikan, dan kepercayaan masyarakat tak akan bertahan jika kesalahan dibiarkan tertutup.
“Kewenangan harus selalu berada dalam koridor hukum. Ketegasan harus berlandaskan kebenaran. Karena hukum akan kehilangan wibawanya apabila penegaknya sendiri tidak bersedia tunduk pada hukum yang sama,” ujarnya di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Dalam penanganan perkara ini, Bareskrim Polri menegaskan bekerja secara profesional, objektif, dan akuntabel dengan tetap memegang teguh asas praduga tak bersalah. Hingga saat ini, telah ditetapkan empat orang tersangka berinisial LSP, SU, EH, dan AS, yang masing-masing diduga memiliki peran berbeda dalam rangkaian peristiwa tersebut.
Perkara ini bermula dari dugaan praktik penyadapan terhadap sejumlah nomor telepon pada rentang tahun 2025–2026 yang diduga dilakukan tanpa melalui prosedur resmi. Pada Oktober 2026, penyidik juga menemukan dugaan adanya perintah penghapusan data hasil penyadapan dari sistem LIMS dan PenLink X (PLX), serta pembubaran grup WhatsApp yang digunakan untuk menyampaikan perintah tersebut.
Secara rinci, dugaan penyimpangan yang sedang diteliti meliputi pemberian perintah penyadapan tanpa surat permohonan dari penyidik, pemasukan nomor target ke dalam sistem tanpa proses verifikasi, pemanfaatan hasil penyadapan, hingga upaya penghapusan jejak data elektronik. Seluruh hal tersebut masih dalam proses pembuktian hukum.
Sampai saat ini, penyidik telah memeriksa 28 orang saksi dan 6 ahli yang mencakup ahli teknologi informasi maupun ahli hukum pidana. Sejumlah barang bukti juga telah diamankan, berupa telepon genggam, perangkat penyimpanan data, komputer, laptop, serta dokumen dan catatan aktivitas penyadapan.
Kapolri menegaskan, kehormatan institusi kepolisian tidak terletak pada kemampuan melindungi siapa pun, melainkan pada keberanian mengungkap kebenaran — termasuk ketika dugaan pelanggaran datang dari kalangan internal.
“Kehormatan institusi tidak dibangun dengan menutupi dugaan kesalahan, tetapi dengan keberanian mengungkap kebenaran. Bukan dengan melindungi kepentingan tertentu, melainkan dengan menjaga keadilan,” tegasnya.
Mengenai kabar dugaan tindak pidana makar yang sempat dikaitkan dengan perkara ini, Kapolri menjelaskan bahwa Polri telah membuka penyelidikan terpisah. Namun, temuan dari kasus penyadapan belum tentu bisa langsung dijadikan dasar kesimpulan adanya tindak pidana makar. Hal itu memerlukan pendalaman dan pembuktian tersendiri yang berjalan secara terpisah.
Di akhir pemaparannya, Suyudi mengingatkan bahwa jabatan dan kekuasaan adalah amanah yang sifatnya sementara.
“Sejarah tidak akan mengenang seberapa besar kekuasaan yang pernah kita genggam, melainkan seberapa teguh kita menjaga kebenaran dan keadilan. Jabatan akan berakhir, kewenangan akan berlalu, namun jejak pengabdian akan tetap tinggal,” pungkasnya.(**)