Ternate, Lintas- Timur.co.id – Musyawarah Daerah (Musda) Keluarga Besar Putra Putri Polri (KBPP Polri) Provinsi Maluku Utara yang digelar di VIP Room Royal Resto Ternate pada Kamis (26/2) berakhir dengan konflik internal yang terbuka. Resor Kota Ternate sebagai resor utama yang sah secara resmi melakukan tindakan walk out setelah merasa aspirasinya diabaikan dan proses pelaksanaan Musda dinilai tidak memenuhi ketentuan organisasi.
Acara yang secara formal dibuka oleh Wakapolda Maluku Utara, Brigjen Pol. Stephen M. Napiun, S.I.K., S.H., M.Hum., langsung menusuk kekesalan dari sejumlah kader. Kader utama Bhayangkara Erwinto Mondo, yang juga merupakan salah satu calon ketua yang haknya digugurkan oleh Steering Committee, secara lantang mempertanyakan keabsahan Musda karena dinilai menyalahi Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta Peraturan Organisasi (PO).
Hadapan beberapa pejabat pusat dan daerah, antara lain Sekretaris Jenderal DPP KBPP Polri Paul Alexander Oroh Alexander Oto, Ketua Bidang OKK DPP KBPP Polri Dr. Enita Adyalaksmita, dan pejabat dari Polda Malut, kritikan terus menyusul. Wakil Ketua Resor Kota Ternate, Ramla Yasin, dengan nada tinggi menyampaikan protes karena Musda tidak memenuhi kuorum sesuai aturan.
"Kami menilai Musda ini tidak memenuhi kuorum sesuai AD/ART. Prosesnya dipaksakan. Ini menyangkut marwah organisasi, bukan sekadar pemilihan ketua!" tegas Ramla.
Pihak Resor Kota Ternate juga menuding panitia dan pelaksana sidang menjalankan Musda secara sepihak dan otoriter. Menurut Umar Sangadji, salah satu pengurus daerah, Musda terkesan prematur dan dipaksakan karena hanya satu resor yang telah melaksanakan Musyawarah Resor (Musres), dilantik, dan dikukuhkan secara formal. Resor yang hadir lainnya disebut sebagai "resor siluman" dengan peserta yang tidak memiliki Kartu Tanda Anggota sebagai bukti anak purnawirawan Polri.
Ketua Resor Kota Ternate M. Rifai Mattotorang secara tegas menolak melanjutkan proses jika legal standing peserta tidak jelas. Penolakan tersebut membuat Resor Kota Ternate diusir oleh Ketua Bidang OKK Pengurus Pusat KBPP Polri, yang kemudian mengakibatkan mereka keluar dari ruang sidang dan hampir memicu bentrokan sebelum dilerai sesama anggota.
Di sisi lain, panitia Musda membantah tudingan pelanggaran aturan. Salah satu panitia yang tidak mau disebutkan namanya menyatakan proses telah berjalan sesuai prosedur internal dan koordinasi dengan pengurus pusat. "Kami tetap berpegang pada mekanisme organisasi dan arahan DPP. Semua proses telah dikonsultasikan sebelumnya," ujarnya.
Perbedaan tafsir terhadap AD/ART dan status kepengurusan resor menjadi akar polemik yang belum terselesaikan. Sejumlah tokoh organisasi di Ternate menilai konflik ini harus segera diselesaikan secara elegan agar tidak mencederai nama besar KBPP Polri. Kini publik menunggu apakah hasil Musda akan diakui secara sah atau konflik ini akan berlanjut ke tingkat pusat untuk evaluasi menyeluruh.(**)