 |
Langgur, Lintas-Timur.co.id - Ketua DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Maluku Tenggara, Pablo Rafra, bersama Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Maluku Tenggara, Lone Madubun, melakukan peninjauan langsung ke lokasi pembangunan rumah bagi korban konflik sosial dan bencana alam di Ohoi Weduar, Kecamatan Kei Besar Selatan.
Kunjungan ini juga dirangkaikan dengan kegiatan peletakan batu pertama sebagai tanda dimulainya pembangunan rumah bagi warga terdampak. Kegiatan ini merupakan bentuk konkret dari perhatian dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dalam menangani dampak sosial yang ditimbulkan oleh konflik dan bencana alam, serta bagian dari proses pemulihan pasca-kejadian.
Program pembangunan ini digagas sebagai bentuk intervensi nyata dari pemerintah daerah di bawah kepemimpinan Bupati M. Thaher Hanubun. Pemerintah berupaya menjawab kebutuhan dasar masyarakat terdampak, khususnya dalam hal penyediaan hunian layak yang selama ini menjadi salah satu persoalan krusial di wilayah rentan bencana dan konflik.
Dalam keterangannya, Ketua KNPI Maluku Tenggara, Pablo Rafra, menyampaikan apresiasi yang tinggi terhadap langkah cepat dan kolaboratif antara berbagai pihak—baik pemerintah daerah, aparat desa, tokoh masyarakat, maupun organisasi kepemudaan—dalam merespons situasi yang menimpa warga di Ohoi Weduar.
“Langkah ini adalah wujud kehadiran negara di tengah masyarakat. Kami dari KNPI mendukung penuh setiap upaya pemerintah dalam pemulihan kondisi sosial dan ekonomi warga. Ini bukan hanya soal bangunan rumah, tetapi tentang membangun kembali kehidupan, kepercayaan, dan harapan masyarakat,” ujar Rafra di sela-sela kegiatan.
Menurutnya, pemuda memiliki peran strategis dalam mendukung proses rehabilitasi dan pembangunan, tidak hanya sebagai relawan atau pelaksana teknis, tetapi juga sebagai agen perubahan dan jembatan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah. Ia pun menegaskan kesiapan KNPI Malra untuk terus terlibat aktif dalam program-program sosial, kemanusiaan, dan pembangunan berkelanjutan.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Perkim, Lone Madubun, menjelaskan bahwa pembangunan rumah tersebut merupakan bagian dari program bantuan rumah layak huni bagi korban bencana dan konflik sosial yang telah dirancang sejak awal tahun. Menurutnya, pembangunan akan dilakukan secara bertahap, disesuaikan dengan data dan kondisi teknis lapangan.
“Kami berharap pembangunan ini dapat selesai tepat waktu dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat terdampak. Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam mempercepat pemulihan di kawasan ini,” ujar Madubun.
Selain itu, kegiatan ini juga menjadi momentum penting dalam mempererat sinergi antara pemerintah daerah dan organisasi kepemudaan. Dengan hadirnya KNPI, diharapkan generasi muda turut berperan aktif dalam menciptakan suasana kondusif, menghindari konflik sosial, dan membangun semangat solidaritas antarwarga.
Pembangunan rumah korban konflik dan bencana ini tidak hanya menjadi simbol pemulihan fisik, tetapi juga cermin dari semangat gotong royong dan kepedulian sosial yang menjadi fondasi kehidupan masyarakat Maluku Tenggara.
Pemerintah daerah terus mengajak semua elemen masyarakat untuk bersatu dan bekerja bersama demi menciptakan lingkungan yang aman, sejahtera, dan berkelanjutan di tengah tantangan yang ada di wilayah kepulauan.(**)