Langgur, Lintas-Timur.co.id - Bupati Maluku Tenggara, Drs.Hi.M.Thaher Hanubun, bersama Wakil Bupati Charlos Viali Rahatoknam serta jajaran pimpinan OPD, melaksanakan penyerahan bantuan sektor perikanan kepada sejumlah kelompok usaha perikanan di Kantor Bupati daerah tersebut.
Acara yang berlangsung pada hari Sabtu tersebut diwarnai dengan penyerahan simbolis bantuan langsung oleh pasangan kepala daerah, didampingi PLT Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan.
Dalam sambutannya, Bupati Thaher menegaskan bahwa kegiatan ini bukan hanya bersifat seremonial, melainkan bentuk komitmen nyata pemerintah daerah untuk selalu berada di tengah masyarakat dan mendukung kesejahteraan mereka.
"Daerah pesisir adalah sumber kehidupan utama bagi sebagian besar warga Maluku Tenggara, sehingga sektor kelautan dan perikanan menjadi tulang punggung perekonomian lokal," ujarnya.
Bantuan yang diserahkan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas usaha, mendorong produktivitas, serta meningkatkan pendapatan nelayan dan pembudidaya rumput laut. Pemerintah daerah berharap masyarakat tidak hanya bertahan hidup, melainkan dapat berkembang dan mandiri melalui usaha yang berkelanjutan serta berdaya saing.
"Dengan bantuan yang diberikan hari ini, satu ketinting atau satu perahu yang diterima diharapkan dapat berkembang lebih baik pada tahun mendatang. Itulah makna kemajuan yang sesungguhnya," jelasnya.
Salah satu poin penting yang disampaikan Bupati adalah terkait penggunaan bantuan yang tepat. Ia mengungkapkan kekhawatiran terhadap kasus-kasus di masa lalu, di mana bantuan yang diberikan seperti spit dan mobil dari tahun 2019 hingga 2023 belum terealisasikan penggunaannya secara optimal, bahkan ada yang masih berada di wilayah yang tidak sesuai atau digunakan untuk kepentingan pribadi, bahkan ada yang ditawarkan untuk dijual.
"Saya sedikit kecewa melihat kondisi seperti itu. Bantuan yang diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan justru tidak dimanfaatkan dengan benar," ucapnya.
Oleh karena itu, Bupati menginstruksikan kepada seluruh jajaran dinas, khususnya PLT Kadis Perikanan dan Kelautan, untuk melakukan pengawasan ketat. Petugas dinas diminta turun ke lapangan untuk memastikan bantuan berjalan sesuai tujuan, tidak terjadi perpindahan tangan, dan memberikan manfaat yang nyata.
Penerima bantuan yang terbukti tidak menggunakan dengan benar akan masuk dalam daftar hitam dan tidak akan menerima bantuan lagi ke depannya.
Kesan serupa juga diberikan untuk sektor lain seperti pemukiman dan perumahan, di mana bantuan rumah yang seharusnya dibangun justru dijual atau dialihkan kepada orang lain. "Pemerintah daerah akan menuntut pertanggungjawaban terkait penggunaan bantuan yang tidak sesuai aturan," tegasnya.
Bupati juga mengajak penerima bantuan untuk menjadikan dukungan ini sebagai pemicu semangat kerja, bukan sebagai sumber ketergantungan. "Pemerintah hanya memberikan 'pancingan', namun hasil akhirnya ditentukan oleh kerja keras masing-masing.
Mesin ketinting dan alat lainnya sudah diberikan, namun tanpa niat dan kerja keras, akan sulit untuk meraih kemajuan," ujarnya.
Selain itu, ia menekankan pentingnya pendampingan berkelanjutan yang tidak hanya berhenti pada hari penyerahan. Dalam waktu 3 bulan ke depan, akan dilakukan evaluasi terhadap perkembangan penggunaan bantuan tersebut.
PLT Kadis juga diminta untuk tidak bekerja sendiri, melainkan mengajak seluruh staf dan kepala bidang untuk bersama-sama mencari solusi dalam mengoptimalkan program ini.
Di akhir sambutannya, Bupati mengajak seluruh masyarakat untuk turut menjaga kelestarian ekosistem laut. Ia mengingatkan bahwa aktivitas seperti mengambil pasir dari pulau-pulau atau mengeksploitasi hasil laut secara berlebihan dapat merusak lingkungan, yang pada akhirnya akan berdampak buruk bagi generasi mendatang.
"Hasil laut saat ini bukan hanya untuk kita nikmati sekarang, melainkan juga harus disisakan untuk anak cucu kita," pungkasnya.(**)