Langgur, Lintas-Timur.co.id - Wakil Bupati Maluku Tenggara, Carlos Viali Rahantoknam, secara resmi membuka kegiatan Kajian Risiko Bencana Kabupaten Maluku Tenggara. Kegiatan ini merupakan langkah strategis dan komprehensif dalam memperkuat ketahanan wilayah kepulauan terhadap berbagai ancaman bencana alam yang kian meningkat.
Dalam sambutannya, Rahantoknam mengingatkan kembali peristiwa angin puting beliung yang melanda Ohoi Debut beberapa waktu lalu. Bencana tersebut menyebabkan kerusakan parah pada rumah warga dan fasilitas umum, serta menimbulkan dampak psikologis bagi masyarakat.
“Peristiwa ini menjadi pengingat betapa rawannya wilayah kita terhadap fenomena cuaca ekstrem. Tidak berselang lama, Kei Besar juga dilanda hujan lebat yang menyebabkan banjir dan tanah longsor di sejumlah ohoi,” ujar Rahantoknam.
Ia menambahkan, banjir tersebut sempat menutup akses jalan, merendam lahan pertanian, dan memutus akses ke layanan dasar. Wakil Bupati yang turun langsung ke lokasi mengapresiasi semangat gotong-royong masyarakat. “Inilah semangat Ain Ni Ain yang harus terus kita rawat,” katanya.
Melalui kajian ini, Rahantoknam menegaskan bahwa risiko bencana di Maluku Tenggara bersifat multihazard—mulai dari angin puting beliung, banjir, tanah longsor, abrasi pantai, hingga gempa bumi dan tsunami. Karena itu, ia menekankan pentingnya pendekatan menyeluruh yang tidak hanya fokus pada identifikasi ancaman, tetapi juga menyentuh aspek kerentanan sosial-ekonomi, kapasitas kelembagaan, dan potensi kearifan lokal.
“Dokumen kajian ini bukan sekadar syarat administratif untuk mengakses dana, tetapi harus menjadi pedoman kerja nyata yang hidup dan terus diperbarui,” tegasnya.
Rahantoknam juga mendorong agar Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) memanfaatkan teknologi pemetaan modern, data satelit cuaca, dan pendekatan Community-Based Disaster Risk Management (CBDRM). Menurutnya, kajian yang dihasilkan harus bersifat terukur, kontekstual, dan aplikatif hingga ke tingkat ohoi.
Ia turut mengajak seluruh camat, kepala ohoi, dan relawan untuk aktif dalam proses penyusunan kajian ini. “Sampaikan data lapangan secara jujur. Data yang akurat adalah dasar dari strategi mitigasi yang efektif, mulai dari tata ruang, sistem peringatan dini, hingga rute evakuasi yang ramah bagi lansia, anak-anak, dan penyandang disabilitas,” ucapnya.
Selain peran pemerintah, Rahantoknam menekankan pentingnya kontribusi sektor swasta, dunia pendidikan, dan organisasi keagamaan. “Kita butuh CSR yang fokus pada pengurangan risiko bencana, riset kampus yang berpihak pada keselamatan publik, dan mimbar-mimbar rohani yang terus menyerukan pentingnya menjaga lingkungan,” katanya.
Ia menutup sambutannya dengan ajakan kepada seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan kegiatan ini sebagai momentum membangun budaya sadar bencana di setiap hati.
“Sinergi lintas sektor inilah yang akan menjadikan Maluku Tenggara sebagai kepulauan yang tangguh menghadapi bencana - Resilient Islands for Resilient People,” pungkas Rahantoknam.(**)