Tual, Lintas-Timur.co.id - Peringatan Hut Kemerdekaan tahun 2024 yang memasuki usia ke - 79 tahun, merupakan moment bersejarah dimana perpindahan Ibukota dari Jakarta ke IKN.
Pernyataan ini di sampaikan Menteri Koordinator Badan Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dalam sambutanya selaku Inspektur Upacara Hari Kemerdekaan yang berlangsung di Kota Tual Provinsi Maluku pada Sabtu 17/8/28.
Menurut Muhadjir, perpindahan ini merupakan langkah strategis guna pemerataan pembangunan wilayah sehingga membawah episentrum pembangunan ketik sentral agar kesejahteraan bisa merata.
Di tegaskan, upaya untuk memindahkan Ibukota Negara dari Jakarta, jauh sebelumya telah di inisiasi oleh the fanding father kita Bung Karno, sebagaimana dalam mimpi sehingga lebih terpusat dan berada di tengah-tengah yang di tandai dengan sebuah moment di palangkaraya, ujar Muhadjir
Rencana pemindahan ini tidak pernah terwujud, sehingga memasuki usia Kemerdekaan yang ke - 79 ini barulah terwujud, dan yang mewujudkan itu adalah Presiden RI Ir. Djoko Widodo.
Dikatakan, hanya Presiden Djoko Widodo yang mampu merealisasi impian the fandeng Father kita Presiden RI pertama Ir. Soekarno, cetus Muhadjir.
Muhadjir bilang, lokasi Ibukota saat ini agak bergeser ke timur, agar Negara dalam memberikan pelayanan terjadi pemerataan secepat mungkin adanya ketimpangan pembangunan, kemajuan, kemakmuran khusunya antara Indonesia bagian Barat dan bagian Timur Indonesia.
Untuk itu dirinya mengajak masyarakat Provinsi Maluku, khususnya warga Kota Tual harus berterima kasih, karena dengan di pindahkanya Ibukota dari Jakarta ke IKN, maka Ibukota Negara lebih dekat dengan Tual jika di bandingkan dengan Jakarta, ucap Muhadjir.
Kata Muhadjir, jarak antara Jakarta Tual dan IKN Tual terdapat selisih jarak yang cukup jauh sesuai hitunganya yakni 600 kilometer, sehingga keputusan di ikan itu akan lebih cepat mengarah pada wilayah timur, termasuk Tual dan Maluku Tenggara.
Kota Tual dan Maluku Tenggara terbilang pulau terluar dan sangat terpencil, namun demikian tidak di katakan sebagai Daerah tertinggal.
Muhadjir mengakui jika Kota dalam pencapaian penurunan angka kemiskinan ekstrim cukup yakni 0,6% lebih, artinya kemiskinan ektrim di Kota Tual di bawah rata-rata Nasional.
Selaku Menteri PMK yang di tugaskan Presiden secara skala Nasional menangani penurunan angka kemiskinan baru mencapai 0,83%, sehingga Walikota dan Masyarakat di anggap berhasil, cetusnya.
Muhadjir bilang, di targetkan pada akhir tahun ini, kemiskinan ekstrim di Indonesia harus turun di bawah 0,5% dalam waktu 5 bulan, semoga tidak mencapai target sesuai amanat Presiden namun setidaknya mencapai 0,5% pada akhir tahun ini.(**)