Tual, Lintas-Timur.co.id - Bertempat di gedung balai, Pemerintah Kota Tual melaksanakan rapat koordinasi tingkat tinggi High Level Meeting dengan melibatkan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) pada hari Rabu 21/8/24.
Rapat High Level Meeting ini, sengaja mengusung tema " Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan (Lahan Tidur) menuju kemandirian pangan lokal Kota Tual.
Dalam kegiatan koordinasi High Level Meeting ini, Pemerintah Kota Tual menghadirkan Narasumber Ketua Tim Akselerasi Pembangunan Kota Tual Hadi Basalamah dan Sekertaris Prof. Dr. Ir. H. L. Ega, M S.
Pejabat Walikota Tual R. Afandy Hasanussi dalam sambutanya mengatakan, upaya yang di lakukan Pemerintah Kota Tual sesuai 8 kunci indikator yang salah satunya penanganan inflasi melalui gerakan menanam.
Hal ini pun sebagaimana edaran Walikota Tual dengan nomor : 521/1776/2023 yang mewajibkan setiap OPD sebagai bapak angkat dalam pendampingan Desa untuk pemanfaatan lahan pekarangan (lahan tidur)
Berbagai langkah Pemerintah telah di lakukan seperti subsidi kebutuhan pokok, kemitraan serta kios bajual murah, warung, pengendalian inflasi, kerjasama antara Daerah (KAD) termasuk Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara, ucap Affandy.
Selain itu, Pemkot juga melakukan upaya lain pada berbagai sektor seperti perdagangan, pemantauan harga harian serta ketersediaan stok, operasi pasar murah, sidak gudang bulog dan gudang distributor, distribusi bantuan pangan kepada penerima manfaat.
Affandy menegaskan, terlepas dari itu Pemerintah Kota Tual juga melakukan optimalisasi pasar berbasis digital
di antaranya e-retribusi, e-payment, digital marketing oleh pemerintah Kota Tual, BRI Cabang Langgur dan Draiv Kei, Pembentukan TWPP yang harus diketuai oleh ketua TGPP Provinsi Maluku, tegasnya.
Perlu di ketahui, berbagai upaya ini telah di lakukan Pemerintah Kota Tual secara aktif sehingga angka inflasi terhitung sejak bulan Januari sampai dengan Juli 2024 kondisi inflasi dapat terkendali, meskipun masih banyak yang perlu di evaluasi guna mengoptimalkan pengedalian inflasi di Kota Tual nantinya.
Untuk itu, Affandy menghimbau semua Steacholder termasuk forkopimda, pimpinan dan anggota DPRD, OPD teknis terkait, tokoh Masyarakat, tokoh Adat, Camat, Lurah dapat memberikan asas manfaat bagi masyarakat setempat, pintanya.(**)